Pemerintah Korea Selatan memberikan kejelasan tentang regulasi crypto

Komunitas crypto Korea Selatan harus beradaptasi dengan serangkaian peraturan baru dan kerangka kerja pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Setelah menyebabkan kebingungan yang tak ada habisnya, pemerintah kini telah menetapkan negara bagian dan badan pengatur mana yang bertanggung jawab atas pengawasan berbagai aspek aktivitas terkait kripto.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, pemerintah Korea bertujuan untuk mengklarifikasi kebingungan tentang badan pemerintah Korea atau otoritas pengatur mana yang ditugaskan untuk mengawasi berbagai aspek kegiatan terkait kripto. Setelah pernyataan tersebut, Komisi Jasa Keuangan, atau FSC, akan memantau bisnis aset digital, menetapkan peraturan untuk industri dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang.

Eun Sung-soo

Kepala FSC saat ini, Eun Sung-soo, baru-baru ini mendapat reaksi keras dari komunitas crypto setelah beberapa komentarnya tentang kelas aset digital. Sung-soo selalu membantah bahwa pihak berwenang memiliki kewajiban untuk melindungi investor hanya karena popularitas crypto yang meningkat.

Meskipun demikian, Sung-soo telah melemah seperti yang ditunjukkan oleh laporan hari Jumat. Laporan tersebut mengatakan bahwa investor yang mentransfer kepemilikan mereka ke perusahaan crypto yang terdaftar di otoritas akan dilindungi oleh pemerintah. Namun, karena crypto masih belum diakui sebagai mata uang atau produk keuangan di Korea Selatan, tanggung jawab pribadi tetap terpenting:

“Tidak ada yang bisa menjamin nilainya, dan ada risiko kerugian besar karena lingkungan pertukaran yang tidak stabil di dalam dan luar negeri.”

Upaya bersama

Dalam upaya bersama dan membantu FSC, Kementerian Keuangan Korea, Komisi Perdagangan yang Adil dan Layanan Pajak Nasional, dan Layanan Bea Cukai semuanya akan mengawasi area spesifik regulasi dan pengawasan kripto.

Yang terpenting, semua bisnis kripto, kustodian, bursa, dan perantara, harus terdaftar di Unit Intelijen Keuangan Korea sebelum 25 September tahun ini. Bagi mereka yang tidak memenuhi tenggat waktu, hukuman penjara hingga lima tahun dan denda 50 juta won ($ 45.000) adalah kemungkinan.

Undang-undang pajak Korea akan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Pengguna Crypto dapat mengharapkan pajak 20% atas Bitcoin dan mata uang kripto lainnya atas keuntungan lebih dari 2,5 juta won ($ 2.250). Bisnis yang beroperasi di ruang kripto akan diminta untuk menggunakan akun nama asli di bank. Sejauh ini, hanya empat dari 60 bursa yang diperkirakan aktif di negara itu, yang memenuhi persyaratan ini, menurut pemerintah.

Kejelasan peraturan muncul setelah Bank Sentral Korea mengumumkan dimulainya uji coba Mata Uang Digital Bank Sentral musim panas ini.

Cashback terkini Result SGP 2020 – 2021. Cashback menarik yang lain-lain ada diperhatikan dengan terstruktur melalui info yang kami letakkan di web ini, dan juga siap dichat kepada petugas LiveChat support kami yang siaga 24 jam On the internet guna mengservis seluruh maksud para visitor. Mari langsung join, serta menangkan prize serta Kasino Online terhebat yg hadir di tempat kita.